Kab.Bekasi,Metrodua.com – Anggaran biaya pengadaan Advertorial atau iklan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik di Sekretariat Dewan (Setwan) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, nampaknya jadi ajang “cubit cubitan & copet copetan”oleh oknum tertentu. Akibatnya, proyek yang setiap tahunnya dianggarkan senilai ratusan juta itu menjadi potensi tumbuh suburnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Dewan Pendiri Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Jendela Komunikasi (JEKO) yang sering dipanggil namanya Bob mengatakan Ya, lembaga kami sedang mendalami hasil temuan terkait adanya dugaan pemasangan iklan advertorial yang keluar dari mekanisme. Dimungkinan dalam waktu dekat, hasil temuan itu menjadi agenda rapat gelar perkara.” kata Bob pada www.metrodua.com (27/9).
Menurut Bob, proyek Advertorial
itu terbilang “akal abunawas”. Dimana pada tahun 2018 dialokasikan sejumlah Rp 480 juta. Kemudian tahun 2019 naik menjadi Rp 560 juta.
Terbilang “akal abunawas” karena proyek itu, bentuk nya iklan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik, tutur Bob sambil menunjukan hasi temuan lembaganya.
“Siapa dan dimana serta bagaimana aturan main atau harga satuan iklan itu ditetapkan. Hal ini harus jelas. Sebab setiap keredaksian manejemennya berbeda. Terlebih, setiap tahun anggaran proyek selalu dihabiskan” kata Bob.
Dijelaskannya, dari hasil temuan lembaga yang didirikannya. Potensi KKN dalam proyek itu jelas terlihat, dimana dari sajian atau menu iklan yang diadakan sekretariat dewan itu, porsinya dalam rangka peringatan hari besar nasional.
“Enak banget ya. Pegawai di Sekwan dan para wakil rakyat. Kalo ngucapin iklan dibayarnya pake duit APBD. Udah gitu negoisasi harga nya, bisa diajak main mata” tutur Bob.
Bahkan, kata Pendiri LSM JEKO itu. Jangan jangan, sukses dan lancar serta aman nya pelaksanaan proyek itu, hingga dianggarkan setiap tahunnya menjadi ladang bisnis oknum tertentu.
Untuk itu, pendiri LSM JEKO menghimbau kepada Inspektorat dan aparat penegak hukum segera mengambil sikap dan jika diperlukan, lembaganya siap membuat surat resmi.
Selain proyek pengadaan advertorial, ada juga potensi KKN yang paling krusial yakni proyek Medical Check Up. Sebab dari berbagai informasi yang dihimpun, biaya proyek Medical Check Up senilai ratusan juta itu diperuntukan anggota dewan atau para wakil rakyat untuk diperiksa kesehatannya. Sementara, siapa pihak ketiga yang digunakan dan ditunjuk Sekretariat Dewan (Setwan), hingga kini belum diketaui. (Red/Tim)
Komentar