Kab.Bekasi,Metrodua.com – Komisi III Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melakukan Insfpeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi Tempat pembuanga Akhir (TPA) Sampah di Desa Burangkeng Kecamatan Setu pada hari Kamis (2/7). Hal itu dilakukan oleh Komisi III untuk menyikapi isu yang beredar tentang masuknya armada luar Kabupaten Bekasi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng,
Mustakim Komisi III anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat , mengatakan, Komisi III melaksanakan sidak hari ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya isu truk sampah dari luar daerah Kabupaten Bekasi buang sampah ke TPA Burangkeng. Seteleh kita cek isu tersebut tidak sesui dengan fakta dilapangan.
“Kami mengecek, karena isunya yang beredar sampah dari luar kabupaten masuk, ternyata tadi kita tanya kepada petugas bahwa yang buang sampah disini ada dari dinas perdagangan yang dari pasar, ada juga yang dari swasta yang dikelola perorangan,” ungkap Mustakim.
Lebih lanjut Mustakim mengatakan Pihaknya juga langsung melihat kondisi dan lokasi pembuangan sampah yang dianggapnya sangat perlu perluasan penambahan lahan lagi sehingga tidak terjadi overload di TPA Burangkeng. Bahkan menjadi catatan persiapan empat titik TPA yakni Burangkeng Setu, Tarumajaya, Pebayuran dan Bojongmangu perlu ada kajian.
“Menajadi catatan kita nanti kepada Bapeda, perlu adanya kajian untuk perluasan karena TPA Burangkeng sudah overload, sekaligus persiapan TPA yang akan dibangun sebanyak empat titik di Kabupaten Bekasi,” paparnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Burangkeng, Maulana, menjelaskan tentang isu armada mobil sampah dari luar Kabupaten Bekasi membuang ke TPA Burangkeng .isu itu tidak benar adanya karena armada yang masuk ke TPA Burangkeng sesuai dengan data tertulis sampahi berasal dari wilayah Kabupaten Bekasi,jelasnya.
Sementara,Kepala UPTD mengakui lahan TPA Burangkeng sudah membutuhkan penambahan lahan karena melihat kondisi sampah dibandingkan dengan lahan yang ada saat ini sudah overload.pihaknya sebisa mungkin untuk mengatur sedemikian rupa dalam menampung sampah yang ada.
“Sebisa mungkin kita memaksimalkan lahan yang ada, karena memang sudah penuh, untuk armada yang dari luar daerah saya jawab tidak ada, semua sesuai prosedur masuk timbangan dan membayarkan retribusi,” jelasnya. (Red/LN)
Komentar